1: Pengamat Nilai Layanan Kereta Api Nasional Belum Sesuai Amanat UU
Info Sukadana – Pengamat Sebut Layanan Sejumlah pengamat transportasi menilai layanan kereta api nasional masih belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus menjamin keselamatan, kenyamanan, efisiensi, serta keterpaduan dengan moda transportasi lain.
Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan jaringan, kualitas layanan yang belum merata, hingga integrasi antarmoda yang belum optimal.
Pengamat menilai, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan awal undang-undang.
2: Amanat UU Perkeretaapian Dinilai Belum Terwujud Secara Maksimal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengamanatkan sistem transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan efisien. Namun, pengamat menyebut capaian layanan saat ini masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa persoalan yang disorot antara lain keterbatasan infrastruktur di luar Pulau Jawa serta belum optimalnya pelayanan di kelas ekonomi.
Padahal, undang-undang tersebut menekankan pentingnya peran kereta api sebagai moda transportasi massal yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Jepang Bingung Tank Militernya Salah Tembak ke Dalam 3 Tentara Tewas
3: Ketimpangan Layanan Kereta Api Jadi Sorotan Pengamat
Pengamat transportasi menyoroti adanya ketimpangan layanan kereta api nasional yang dinilai belum sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Di satu sisi, layanan di beberapa jalur utama menunjukkan peningkatan signifikan. Namun di sisi lain, masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan kereta api.
Ketimpangan ini dianggap sebagai salah satu indikator bahwa sistem perkeretaapian nasional belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan layanan.
4: Integrasi Antarmoda Dinilai Masih Lemah
Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah keterpaduan dengan moda transportasi lain. Namun, pengamat menilai integrasi tersebut masih belum optimal.
Banyak stasiun yang belum terhubung secara efektif dengan angkutan lanjutan seperti bus atau transportasi perkotaan lainnya. Hal ini berdampak pada efisiensi perjalanan penumpang.
Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang terpadu.
5: Masalah Tata Kelola dan Infrastruktur Jadi Tantangan Utama
Pengamat juga menyoroti persoalan tata kelola dan infrastruktur sebagai penyebab belum optimalnya layanan kereta api nasional.
Beberapa masalah yang kerap muncul antara lain pengelolaan aset yang belum maksimal serta kondisi sarana yang masih membutuhkan peremajaan.
Padahal, undang-undang mengharuskan penyelenggaraan perkeretaapian dilakukan secara efisien dan akuntabel.
