Info Sukadana – ASEAN memperkuat kerja sama perdagangan intra-kawasan sebagai respons terhadap ketidakpastian global, termasuk ancaman tarif impor tinggi dari Amerika Serikat (AS). Indonesia menyatakan optimisme bahwa produk-produk nasional tetap mampu bersaing secara global.
Pernyataan ini mencuat dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-58 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Selasa (9/7/2025). Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan perlunya memperkuat fondasi internal ASEAN, menyusul kebijakan tarif tinggi dan pembatasan ekspor yang dinilai sebagai bagian dari rivalitas geopolitik.
“Kita perlu memperkuat perdagangan sesama anggota ASEAN dan memperkuat integrasi lintas sektor sebagai respons nyata menghadapi tekanan eksternal,” ujar Anwar.
Sementara itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak langsung kebijakan tarif AS. Presiden Donald Trump dikabarkan akan menaikkan tarif impor produk dari Indonesia menjadi 32 persen mulai 1 Agustus 2025. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia segera membuka jalur negosiasi.
Baca Juga : AS Tetapkan Tarif 32 Persen untuk Indonesia, Upaya Negosiasi Belum Berhasil
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan akses pasar internasional secara adil melalui diplomasi ekonomi. “Kami yakin industri kita bisa tetap kompetitif, apalagi produk seperti tekstil dan alas kaki masih lebih unggul dibandingkan negara pesaing,” jelasnya.
Sebagai pembanding, Bangladesh dan Thailand juga dikenakan tarif lebih tinggi, masing-masing 35 persen dan 36 persen untuk produk sejenis.
Indonesia Siapkan Strategi dan Negosiasi Intensif
Tim negosiasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kini berada di Washington DC. Pemerintah Indonesia juga mendorong percepatan perjanjian perdagangan bilateral seperti Indonesia–Peru CEPA, serta penjajakan kerja sama dengan Kanada dan Tunisia.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk terus memperluas jaringan perdagangan luar negeri, sambil menjaga keberlanjutan hubungan strategis dengan AS.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti melemahnya peran lembaga multilateral seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia dalam menjaga keseimbangan sistem perdagangan global.
“Kondisi saat ini mirip pra-Perang Dunia II, ketika negara kuat bisa memaksakan kepentingannya kepada negara lain. Ini memperburuk ketidakpastian dan berisiko menciptakan ketegangan ekonomi dan geopolitik baru,” ujarnya dalam rapat dengan DPD RI.
Ia mengingatkan bahwa dunia kini menghadapi perubahan paradigma. Jika satu negara makmur, negara lain bisa dirugikan, bertolak belakang dari semangat kerja sama global yang pernah ada.
Indonesia dan ASEAN kini berdiri di persimpangan. Ketika dinamika global berubah cepat, sinergi regional dan diplomasi ekonomi yang cerdas menjadi kunci menghadapi era proteksionisme baru.
